Pemerintah Abdya Kembali Raih WTP dari BPK, Catat Prestasi Ke-11 Kali

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah daerah tersebut.

Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Roni Guswandi, menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

BLANGPIDIE - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Abdya Safaruddin yang didampingi Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi dalam acara di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi menilai raihan opini WTP tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Abdya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Roni usai menghadiri penyerahan LHP LKPD di Banda Aceh.

Roni mengatakan DPRK akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus tetap berorientasi pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Abdya Safaruddin menyebut opini WTP yang diberikan BPK menunjukkan laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian material.

“Capaian ini menandakan komitmen Pemerintah Abdya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Safaruddin.

Menurut Safaruddin, keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya tidak terlepas dari kerja kolektif aparatur pemerintah daerah serta dukungan berbagai pihak. Ia menyebut capaian tersebut menjadi indikator bahwa kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan mampu menghasilkan prestasi yang berdampak positif bagi daerah.

Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Safaruddin menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas birokrasi, serta menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Safaruddin.

Pada kesempatan itu, Safaruddin juga mengapresiasi kontribusi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan serta pengelolaan laporan keuangan. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan Abdya yang berkelanjutan.

Selain Bupati Safaruddin dan Ketua DPRK Roni Guswandi, acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Abdya Amrizal, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Mussawir, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK Reza Kamarullah, serta Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Abdya Hamdi.