BGN Wacanakan Hibah 21 Ribu Motor Listrik MBG untuk Guru Honorer, DPR RI Beri Dukungan

Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan ribuan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hibah tersebut merupakan tindak lanjut pemanfaatan aset kendaraan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dibeli untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN), yang di wacanakan dihibah untuk guru Honorer

Blangpidie - Berdasarkan data yang terungkap dalam pembahasan di tingkat nasional, jumlah motor listrik yang telah direalisasikan mencapai sekitar 21.801 unit dari total rencana pengadaan 25.000 unit. Kendaraan tersebut sebelumnya disiapkan sebagai sarana operasional Kepala SPPG dalam mendukung pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

Nilai pengadaan motor listrik tersebut juga menjadi perhatian publik. Dalam sejumlah dokumen pengadaan, harga satu unit motor listrik dilaporkan mencapai sekitar Rp49,9 juta. Dengan jumlah realisasi 21.801 unit, nilai aset yang telah dibelanjakan negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan mendukung rencana hibah tersebut. Menurutnya, aset yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara harus dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para guru honorer di daerah.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari menyampaikan bahwa sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah. Saya setuju dengan rencana tersebut," ujarnya.

Meski demikian, Yahya juga mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik tersebut. Menurutnya, kendaraan itu tidak terlalu dibutuhkan oleh pengelola dapur program MBG karena aktivitas operasional mereka tidak memerlukan mobilitas yang tinggi. Ia juga menyoroti proses pengadaan yang dinilai kurang transparan dan minim pengawasan dari DPR.

Rencana hibah ini disambut positif karena dinilai dapat membantu meningkatkan mobilitas guru honorer, terutama yang bertugas di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Banyak guru honorer selama ini harus menggunakan kendaraan pribadi dengan kondisi terbatas untuk menjangkau sekolah tempat mereka mengajar.

Di sisi lain, DPR RI juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru honorer. Komisi X DPR RI menilai perhatian terhadap guru honorer tidak cukup hanya melalui bantuan sarana, tetapi juga perlu diikuti peningkatan insentif dan kepastian status kepegawaian. Pemerintah sendiri telah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan pada tahun 2026, meski DPR menilai angka tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup yang layak.

Jika terealisasi, program hibah motor listrik ini akan menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah kepada guru honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di berbagai daerah, sekaligus memastikan aset negara yang telah dibeli dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(HK)