MK Putuskan: Pilkada Tetap Dipilih Langsung, Isu Pemilihan Lewat DPRD Terbantahkan

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada 29 Juni 2026.

Putusan Mahkamah Kontitusi

JAKARTA — Putusan ini lahir setelah empat mahasiswa mengajukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada. Para pemohon meminta Mahkamah memberikan penafsiran terhadap frasa "secara langsung dan demokratis" karena munculnya kembali wacana agar kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun, Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Ketua MK Suhartoyo dalam pertimbangan hukum menegaskan bahwa Mahkamah tetap berpegang pada putusan-putusan sebelumnya.

"Mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum," ujar Suhartoyo. Ia menambahkan bahwa sistem ini tetap mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada perubahan sistem Pilkada menjadi pemilihan melalui DPRD. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial seolah-olah MK telah menghapus Pilkada langsung adalah tidak benar.

MK juga mengingatkan bahwa sistem Pilkada langsung merupakan bagian dari perkembangan demokrasi pascareformasi. Sistem ini masih menjadi mekanisme yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, masyarakat perlu membedakan putusan ini dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengatur penataan jadwal keserentakan pemilu mulai 2029, bukan menghapus Pilkada langsung.

Putusan MK Nomor 135 mengubah desain waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, hanya jadwal penyelenggaraannya yang akan disesuaikan mulai 2029.

Putusan terbaru MK ini diharapkan menjadi rujukan resmi bagi masyarakat. Masyarakat diimbau agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan mengenai masa depan Pilkada di Indonesia.

Selama belum ada perubahan Undang-Undang yang sesuai dengan konstitusi, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Mahkamah Konstitusi memastikan tidak ada perubahan fundamental dalam sistem demokrasi lokal saat ini.