Dikira Pendataan Bantuan, Petugas Sensus Ekonomi di Abdya Hadapi Beragam Cerita di Lapangan

Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak hanya menjadi agenda pengumpulan data statistik, tetapi juga menghadirkan beragam kisah yang dialami petugas saat bertugas dari rumah ke rumah.

Ilustrasi Petugas Sensus Ekonomi 2026. Foto Tim Kreatif Abdya Times

BLANGPIDIE — Seorang petugas Sensus Ekonomi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menceritakan, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap kedatangan petugas berkaitan dengan pendataan bantuan sosial.

"Begitu kami datang, ada warga yang langsung bertanya apakah ini pendataan bantuan. Bahkan ada yang berharap namanya dimasukkan agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujar petugas tersebut.

Tidak hanya itu, petugas juga mengaku menghadapi tantangan lain, yakni membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Saat wawancara berlangsung, petugas menanyakan berbagai informasi, mulai dari besaran penghasilan kepala keluarga, kepemilikan usaha, luas sawah, kepemilikan kebun, hingga kondisi ekonomi rumah tangga. Namun, menurutnya, sebagian warga tampak masih ragu memberikan jawaban secara terbuka.

"Ada yang mengaku penghasilannya sangat kecil, sawahnya hanya sedikit, bahkan tidak memiliki kebun. Namun setelah komunikasi berlangsung lebih lama, informasi yang diperoleh berbeda. Ada juga yang baru mengakui memiliki lahan pertanian atau usaha lain yang sebelumnya tidak disampaikan," katanya.

Petugas menilai, keraguan tersebut kemungkinan muncul karena masih adanya anggapan bahwa data sensus akan menentukan penerima bantuan atau berdampak terhadap kewajiban tertentu.

Di beberapa lokasi, petugas juga menemukan kondisi yang menarik. Sebagian warga mengaku hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, sementara di sisi lain terlihat rumah permanen yang layak huni dan kendaraan pribadi di halaman rumah. Meski demikian, petugas menegaskan bahwa kondisi fisik rumah maupun kendaraan tidak dapat dijadikan ukuran pasti tingkat kesejahteraan seseorang, sehingga seluruh data tetap dicatat berdasarkan jawaban responden sesuai prosedur pendataan.

"Tugas kami bukan menilai masyarakat, bukan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, dan bukan pula untuk kepentingan perpajakan. Kami hanya ingin memperoleh data yang benar agar pemerintah memiliki gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya," ujarnya.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya bergantung pada kerja keras petugas, tetapi juga pada kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi.

Sebelumnya, saat melepas petugas Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor Bupati Aceh Barat Daya pada 15 Juni 2026, Bupati Safaruddin menegaskan bahwa sensus merupakan investasi informasi bagi masa depan daerah. Ia mengimbau masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan data yang benar serta lengkap, karena data yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Kepada petugas lapangan, Safaruddin juga berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, serta menjaga etika selama proses pendataan.

"Petugas sensus merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan ini. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat," tegas Safaruddin.

Bupati juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang berkualitas akan menjadi fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Dengan data yang akurat, kita dapat memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Aceh Barat Daya yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Karena itu, kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi bukan hanya membantu petugas menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh Barat Daya di masa mendatang. Sebab, kebijakan yang baik selalu lahir dari data yang benar. (HK)