Kemenhut-Komisi IV DPR Gelar Bimtek RHL di Aceh Barat Daya

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (BPDAS) Krueng Aceh bersama Komisi IV DPR RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peserta bersama narasumber dan panitia berfoto bersama usai kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Abdya Times

BLANGPIDIE — Kegiatan berlangsung pada Selasa (7/7/2026) di Aula Arena Motel, Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan hanya diikuti peserta yang namanya tercantum dalam daftar undangan.

Panitia menyampaikan, "Diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan." Hal itu diumumkan panitia menjelang acara dimulai.

Bimtek tersebut menghadirkan dua narasumber, salah satunya Bob Fakrurrazi M.Pd yang menjadi pembicara pertama. Bob mengusung tema "Strategi & Implementasi RHL Berbasis Kolaborasi".

Dalam pemaparannya, Bob menjelaskan bahwa arah baru RHL harus bertransformasi. Ia menyebut tidak lagi sekadar "menanam pohon" secara seremonial, melainkan "membangun hutan hidup" bersama masyarakat untuk manfaat ekologis dan ekonomis yang lestari.

Bob juga memaparkan empat pilar strategis RHL kolaboratif. Pertama, penggunaan bibit unggul produktif atau MPTS seperti buah, kopi, dan karet agar memberi insentif ekonomi bagi masyarakat.

Kedua, perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam memilih jenis tanaman. Ketiga, kepastian hak kelola melalui Perhutanan Sosial untuk menghindari konflik tenurial. Keempat, integrasi pasar digital untuk menghubungkan petani hutan langsung ke pembeli.

Acara dipandu oleh Nurul Amalia sebagai moderator. Sepanjang kegiatan, moderator memandu diskusi dan penyampaian materi dari kedua narasumber.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPDAS Krueng Aceh bersama Komisi IV DPR RI memperkuat pemahaman teknis dan peran bersama dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Data yang dipaparkan menyebut masih ada 12,4 juta hektare lahan kritis di Indonesia yang perlu dipulihkan secara sistemik.