Plt Sekda Aceh Taufik Mulai Garap Komunikasi dengan DPRA, Langkah Awal Membangun Harmonisasi
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik langsung tancap gas membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) usai resmi mengemban amanah barunya.
 |
| Kunjungan Wagub Aceh dan Plt Sekda Aceh bersama Anggota DPRA. Foto, Ist |
BANDA ACEH — Pada Rabu (26/8/2026), Taufik mendampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melakukan kunjungan silaturahmi ke Gedung DPRA. Kehadirannya menjadi sinyal awal bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif akan berjalan intensif di bawah kepemimpinannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Taufik hadir bersama sejumlah jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Mereka diterima langsung oleh pimpinan DPRA, pimpinan fraksi, Ketua Badan Kehormatan, serta Ketua Badan Legislasi DPRA.
"Kami ingin memastikan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA tetap terjaga, terutama dalam menghadapi agenda-agenda strategis ke depan," ujar Taufik di sela pertemuan.
Salah satu bahasan penting yang mengemuka adalah Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Pembahasan ini dinilai krusial dan membutuhkan komunikasi intensif agar sesuai ketentuan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Seperti diketahui, posisi Plt Sekda menempatkan Taufik di titik sentral koordinasi antar-SKPA sekaligus jembatan komunikasi dengan legislatif. Hal ini diperkuat dengan sambutan positif dari pimpinan dan anggota DPRA terhadap kunjungan tersebut.
Kedua pihak sepakat bahwa hubungan kelembagaan yang harmonis dan konstruktif menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai agenda Aceh. Mulai dari pemerintahan, penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.
Bagi Taufik, pertemuan ini menjadi ruang awal untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga legislatif setelah dipercaya menjabat sebagai Plt Sekda. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran hubungan kedua institusi.
"Kami menyadari sinergi ini penting agar program-program pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh," tambahnya.
Ke depan, komunikasi Taufik dengan DPRA diperkirakan akan menjadi salah satu penentu kelancaran roda pemerintahan di Aceh. Terlebih, pembahasan pertanggungjawaban APBA membutuhkan kerja sama yang solid antara kedua lembaga.
Dengan langkah awal ini, publik berharap Taufik mampu membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih transparan dan akuntabel.
Posting Komentar